JAKARTA – Pembangunan di bidang kesehatan harus diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Ungkapan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani daam acara Peringatan Bulan Bung Karno yang bertemakan Politik Kesehatan Berdikari yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan Selasa (30/6).

Foto: Dokumen Pribadi

“Amanat konstitusi kita sudah jelas, bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat dan pemenuhannya dijamin oleh Negara,” ujar Puan yang didapuk sebagai pembicara dalam acara Webinar ke-4 tersebut.

Menurut Puan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan komitmen yang kuat dalam menyediakan pelayanan kesehatan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Salah satu cara yag paling tepat saat ini menurutnya adalah efektivitas alokasi anggaran kesehatan.

Puan menyarankan politik kesehatan berdikari dilaksanakan agar kebijakan nasional terkait program yang satu ini dapat berjalan baik. Beberapa hal yang Ia sarankan untuk dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, menyediakan tenaga kesehatan yang memadai di setiap rumah sakit dan puskesmas, membangun industri kesehatan nasional yang mampu menyediakan peralatan rumahs sakit, farmasi dan obat-obatan secara mandiri serta mengalokasikan anggaran kesehatan yang tepat sasaran.

Di webinar tersebut, Puan turut mengingatkan bahwa kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Ia memuji langkah beberapa universitas di dalam negeri yang telah mulai membuat portable ventilator kesehatan. Pemerintah menurutnya perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional.

“DPR dalam menjalankan Fungsi Anggaran-nya, ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN. Khususnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu dan tidak mampu, seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan,” disebutkan Puan.

Pembicara lain dalam webinar ini adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan.

Leave a Reply

  • (not be published)