JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara kemarin mengatakan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital mau tidak mau harus jadi program utama pemerintah saat ini. Pandemi corona ternyata memaksa pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital.

Mobil Internet Foto: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo)

“Pandemi Covid-19 telah mengubah cara kerja, beraktivitas, belajar, hingga cara bertransaksi kita, dari sebelumnya melalui kontak fisik (offline) menjadi lebih banyak secara daring (online). Karena itu, pandemi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital,” ujar Jokowi di akun Instagramnya @jokowi, Selasa (4/8).

Yang jadi perhatian Jokowi saat ini adalah menyediakan layanan internet di 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran.

“Integrasi pusat data nasional dipercepat,” pinta Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar kebutuhan akan sumber daya manusia talenta digital disiapkan. Indonesia diyakininya membutuhkan talenta digital kurang lebih sembilan juta orang untuk 15 tahun ke depan, atau kurang lebih 600 ribu per tahun.

“Terakhir, sebagaimana yang saya sampaikan dalam rapat terbatas “Perencanaan Transformasi Digital” di Istana Merdeka, kemarin, perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” pungkasnya.

Dua Periode, Namun Program Internet Masuk Desa Jaman SBY Tak Kunjung Bikin Desa Makin Informatif Alias Tak Jelas Nasibnya

Tak lekang dari ingatan kita bahwa di era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI, Internet Masuk Desa adalah salah satu program yang sangat besar dan dianti hingga ke penghujung Nusantara.

Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) optimistis rampungkan sisa target program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) sebesar 23,91% pada tahun ini. KPU yang juga disebut Universal Service Obligation (USO) itu mencakup desa dering, desa pinter, pusat layanan Internet kecamatan (PLIK), dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

KPU ini dilaksanakan di 32.000 desa yang belum terpasang akses telekomunikasi se-Indonesia. Sedangkan sekitar 41.000 desa diklaim Kemkominfo sudah terdapat akses telekomunikasi.

Kemkominfo mencatat per 7 Desember 2011 separuh lebih target KPU sudah terlaksana, sisanya merampungkan rata-rata 23,91% target KPU. Data Kemkominfo kala itu menunjukkan bahwa sisa desa dering yang belum terpasang 3.002 atau 9,05% dari target 33.184 desa dan desa pinter 31 atau 23,67% dari target 131 desa.

Adapun, sisa pusat layanan Internet kecamatan (PLIK) yang harus dibangun yakni 418 setara 7,27% dari target 5.748 serta sisa Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang belum terealisasi 1.061 setara 55,64% dari total target 1.907

Program Yang Sama Juga Masih Tetap Lanjut Di Tahun 2015

Dari penelusuran Redaksi diketahui bahwa, di tahun 2015 lalu program Internet Masuk Desa akan kembali dilaksanakan dengan dana 3 triliun.

Kominfo melanjutkan kembali program layanan Universal Service Obligation (USO) yang sempat dihentikan. Setelah dievaluasi dan dirancang ulang, program ini nantinya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur broadband di tingkat kota kabupaten.

“Saat ini masih ada sekitar 50 kota kabupaten yang belum terjamah jaringan serat optik. Lokasinya tak hanya di Indonesia bagian timur saja, tapi tersebar di seluruh nusantara,” kata Menkominfo Rudiantara di hotel Aryaduta, Makassar, Senin (4/5/2015).

Saat itu, Rudiantara mengatakan akan menjalankan program Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019. 50 Kabupaten Kota jadi target perjalanan program ini.

“Saya nggak ingat detail dari nama-nama 50 kota kabupaten itu, tapi yang pasti belum visible secara bisnis. Makanya kita mau dorong pakai dana USO supaya operator mau bangun di sana. Kira-kira biayanya Rp 3 triliun,” katanya.

Layanan USO sebelumnya sempat dihentikan sementara oleh Kominfo demi mencegah munculnya potensi kerugian dari berbagai aspek. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi perkembangan layanan USO, dari sisi anggaran, realisasi rata-rata per tahun sampai dengan 2014 adalah 41%.

Seperti diketahui, USO merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada publik.

Kewajiban pelayanan tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital di daerah khususnya daerah pedesaan, tertinggal, dan terluar, yang secara ekonomi sulit dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi komersial.

Program Layanan USO selama ini diawali dengan layanan dasar (voice) hingga layanan data (internet) dengan kegiatan-kegiatan antara lain Desa Dering, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan PLIK yang bersifat bergerak (MPLIK). Pelayanan USO yang telah berjalan selama ini dilakukan dengan menggunakan model sewa layanan atau pengadaan barang jasa lainnya dari Penyedia USO.

Leave a Reply

  • (not be published)