JAKARTA – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menyarankan Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta memangkas sejumlah anggaran untuk memaksimalkan penanganan pandemi Corona. Pemangkasan dilakukan dalam APBD Perubahan 2021.

“Pada refocusing anggaran, Pak Anies dan DPRD sebaiknya potong anggaran TGUPP, Kunker (kunjungan kerja), reses, Sosper (sosialisasi Perda), hibah, pembelian tanah, dan lainnya. Formula E juga sebaiknya dibatalkan,” kata Sugiyanto melalui pesan WhatsApp, Sabtu (10/7).

Ia menegaskan, hasil dari pemangkasan itu dialihkan untuk mengatasi pandemi Corona yang mengalami laju kenaikan signifikan di Jakarta, karena jika masyarakat ditanya, mereka pasti mengatakan ingin agar pandemi segera diakhiri.

“Keselamatan masyarakat dari pandemi sangat penting,” tegas aktivis yang akrab disapa SGY itu.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini berada pada gelombang kedua pandemi Corona akibat penyebaran sejumlah varian hasil mutasi virus SARS-COV-2, virus penyebab Covid-19, seperti varian Alpha dari Inggris, Beta dari Afrika Selatan, dan Delta serta Kappa dari India.

Gelombang kedua terjadi akibat peningkatan kasus positif Corona yang merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penyumbang kasus terbanyak.

Hingga Jumat (9/7), total kasus positif Corona di Jakarta secara akumulasi sejak Maret 2020 sebanyak 636.389 kasus, bertambah 13.112 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah itu, yang masih dirawat dan diisolasi sebanyak 100.142 orang, sementara yang meninggal 9.306 orang dan sembuh 526.941 orang.

Tingkat kematian mencapai 1,5%, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar, 2,6%, sementara tingkat kesembuhan 82,8%, sedikit di atas rata-rata nasional yang sebesar 82,4%.

SGY mengusulkan agar anggaran TGUPP dipotong, karena hingga kini kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan itu masih menjadi polemik karena dinilai tak jelas, namun setiap anggota mendapat gaji besar, sekitar Rp41 juta hingga Rp51 juta/bulan.

TGUPP bahkan dituding sebagai salah satu penyebab kisruhnya setiap penyelenggaraan seleksi terbuka di Pemprov DKI, karena diduga ada oknum TGUPP yang dapat mengintervensi Panitia Seleksi (Pansel).

Anggaran Kunker diusulkan dipangkas, karena Kunker di masa pandemi bukan hanya membuat anggota DPRD terinfeksi Covid-19, tapi sejauh ini hasil Kunker juga dinilai tak jelas apa hasilnya. Anggaran reses dan Sosper diusulkan dipangkas karena protokol kesehatan Covid-19 melarang masyarakat melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, sehingga berpotensi menimbulkan kerumunan.

Anggaran pembelian tanah diusulkan dipangkas karena di masa pandemi seperti ini, anggaran itu dinilai tidak urgen. Apalagi karena pengadaan tanah telah menimbulkan kasus yang membuat mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yorry C Pinontoan dijadikan tersangka oleh KPK.

Gelaran Formula E diusulkan dibatalkan, karena dinilai sulit dilaksanakan di masa pandemi Corona. Apalagi jika gelombang kedua pandemi belum selesai.

Anggaran hibah diusulkan dipangkas karena masih ditemukan banyaknya anggaran yang salah sasaran atau anggaran ganda, sehingga sebelum anggaran diusulkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kepada DPRD, setiap organisasi/badan/lembaga yang mendapatkan hibah telah melalui verifikasi yang ketat dan proporsional.

SGY meminta agar TAPD DKI segera menyerahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021 kepada DPRD, karena jika mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA/PPAS seharusnya sudah dibahas pada bulan Juni dan Juli.

“Bila mungkin paling lambat Agustus KUA/PPAS Perubahan 2021 telah dibahas. Jangan tunggu hingga batas akhir pengesahan di bulan September,” pungkasnya.

Leave a Reply

  • (not be published)