Hamparan padi di Bali (The Editor)

JAKARTA – Untuk menjaga stabilitas produksi padi, pemerintah secara khusus mengeluarkan PP No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 tentang pangan. Padi merupakan komoditas penting dan strategis karena beras adalah beras adalah kebutuhan dasar manusia.

Agar data luas panen di Indonesia yang objektif, akurat, cepat dan modern maka pemerintah menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang selesai dibuat dalam waktu 1 tahun (2018-2019).

Dalam kegiatan monitoring untuk estimasi produksi padi diperlukan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu cara untuk memperoleh data yang akurat adalah dengan pengamatan langsung di lapangan terhadap obyek.

“Anggaran sepenuhnya dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Direktur Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan BPS. Kadarmanto kepada The Editor, Kamis 11/3).

Dengan Metode KSA Ini Maka Pemerintah Bisa Langsung Mengamati Langsung Fase Pertumbuhan Padi

Untuk diketahui, perbedaan data produksi padi yang dituding oleh beberapa pihak menjadi awal BPS memperbaiki data pertanian. Pertikaian data produksi padi ini umumnya melibatkan sejumlah kementerian, diantaranya Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian dan BPS.

Sebelum metode KSA ditemukan oleh pemerintah, biasanya masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pangan nasional mengaku memiliki data yang lebih akurat tentang jumlah beras. Tentu kita masih ingat perbedaan pendapat antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Kementerian Perdagangan tentang impor.

Di era Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian impor beras berhasil dihentikan, tepatnya di tahun 2016. Namun, klaim mampu menghentikan impor impor ini ternyata diragukan oleh banyak pihak. Tak jarang juga pertikaian antara BPS dan Kementerian Pertanian tak terhindarkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPS memperbaiki data statistik pertanian dengan cara Survey Produktivitas Tanaman Padi (UBINAN), Survey Konversi Gabah ke Beras (SKGB), Penerapan Remote Sensing dan KSA dan Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018).

Untuk diketahui, untuk mengetahui jumlah produksi suatu daerah diperlakukan dua data, yaitu luas panen dan produktivitas. Terkait luas panen, BPS membuat suatu metode yang lebih objective measurement yang disebut KSA. Metode KSA ini merupakan pendekatan statistik spasial yang dikembangkan oleh FAO (Food Agricultural Organisation), USDA (United State Department of Agricultural) dan EUROSTAT Uni Eropa.

Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Aryanto dalam narasinya yang diunggah dalam sith.itb.ac.id mengatakan bahwa kelebihan metode KSA ini adalah pendekatan ilmiah dengan kaidah statistik dan hasilnya tidak bias subyektivitas. Ia juga menyebutkan bila teknologi sederhana yang dipakai dapat diimplementasikan dengan biaya investasi rendah.

“Tingkat kesalahannya secara statistik dapat diukur, pengiriman dan pengolahan data memanfaatkan jaringan internet sehingga dat dan informasi bersifat real time, biaya operasionalnya sangat rendah dan pendekatan KSA juga dapat digunakan untuk tanaman pertanian yang lain,” tambahnya.

Pembuatan Metode KSA Menghabiskan Dana 64 Miliar Per Tahun, Kok Masih Impor Beras? Masih Kurang Modern?

Bila metode KSA sudah ditemukan maka pemerintah seharusnya tidak lagi mengulangi cerita lama impor beras karena stok dalam negeri tidak cukup. Mengapa? karena pada dasarnya keberhasilan pemerintah dalam menerapkan teknologi KSA ini sebenarnya jadi cikal bakal untuk mengukur luasan panen padi, mulai dari persiapan lahan, fase vegetatif awal hingga panen. Sehingga data produksi padi dapat diperoleh secara akurat.

Metode KSA sudah ditemukan sejak tahun 2019 lalu, namun mengapa tahun 2021 ini masih saja opini impor beras masih muncul? Pertanyaan ini harusnya didengar dan diketahui oleh pemerintah. Karena anggaran pembangunan metode KSA ini tidak main-main. Kepala BPS Suhariyanto tahun 2018 lalu pernah mengatakan bahwa pendataan produksi beras nasional dengan metode KSA ini menghabiskan anggaran sekitar Rp64 miliar per tahun.

Angka tersebut sudah diputuskan setelah sebelumnya Ia mengklaim melakukan efisiensi. Pertanyaanya adalah mengapa masih saja harus impor? Bukankah metode KSA ini adalah jawaban untuk kebutuhan data produksi beras yang simpang siur?

Sebagaimana diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan bahwa impor beras di 2021 ini akan diadakan di awal tahun sebanyak 1-1,5 juta ton. Alasan diberlakukannya impor adalah untuk menjaga stok beras di masyarakat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah secara khusus meminta agar pemerintah kembali memeriksa kembali rencana impor beras ini karena menurut pandangannya saat ini petani tengah memasuki masa panen. Bila impor dilakukan maka harga gabah petani akan turun.

“Kalau impor sekarang petani malah jatuh. Petani sudah bertarung dengan cuaca dan modal besar. Petani juga diminta untuk berjuang terus menanam padi tapi pemerintah malah impor,” ujar Rusli saat berbincang dengan The Editor, Kamis (9/3).

Menurut Rusli, impor sah-sah saja dilakukan bila sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu Ia hanya berharap agar kebutuhan impor 1,5 juta ton yang direncanakan oleh Bulog dapat dilakukan pada bulan November atau Desember. Saat dimana curah hujan sangat tinggi dan petani kesulitan untuk bercocok tanam.

Meski demikian, Rusli juga menyoroti kinerja Kementan yang aktif melakukan produksi beras. Dalam catatannya, stabilnya harga beras selama tahun 2019 dan 2020 harusnya menjadi poin plus bagi pemerintah dalam menentukan impor. Karena produksi beras di tahun 2019 dan 2020 yang terus meningkat dan cenderung surplus menunjukkan bahwa Kementan tidak berhenti menjalankan fungsi produksinya.

“Produksi kan surplus tahun 2020, berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) itu. Kita konsumsi 2,5 juta ton per bulan artinya konsumsi per tahun sekitar 30 juta ton. Produksi tahun 2020 kurang lebih berdasarkan BPS 31,33 juta ton. Artinya ada surplus 1,3 juta ton beras,” ungkapnya.

Leave a Reply

  • (not be published)