Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah (Foto: Istimewa)

JAKARTA – “Mana ada relawan bisa masuk lingkup kerja kementerian. Tidak bisa mereka (relawan) bisa masuk ke mereka. Secara etika itu dipertanyakan,” ujar Luluk saat berbincang dengan redaksi The Editor beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Indah Megahwati merekrut suaminya sendiri sebagai Ketua Tim Percepatan Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Gus Rohim.

Sementara itu, Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy sebagai atasan Indah Megahwati justru membiarkan perekrutan tersebut meski telah mengetahui bila Gus Rohim sendiri pernah menjabat sebagai anggota Tim Sukses Pilpres Rumah Cokro di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 42A, Jakarta untuk pemenangan Maruf Amin.

Baca Juga: DIREKTUR PEMBIAYAAN PSP KEMENTAN REKRUT SUAMI SENDIRI SEBAGAI KETUA TIM PERCEPATAN PENYALURAN KUR DAN KERAP MENGAKU SEBAGAI ANAK ANGKAT WAPRES MARUF AMIN, APA KATA ICW DAN FITRA?

“Kita tidak ngomong soal pelanggaran, soal etika boleh dipertanyakan. Patut atau nggak patut maka perlu dikhawatirkan ada konflik kepentingan,” kata Luluk saat ditanya tentang sikap Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy.

Bila memang ingin merekrut anggota untuk menyalurkan KUR, lanjut Luluk, maka harus mengikuti standar perekrutan profesional yang berlaku. Bila dianggap rawan konflik kepentingan maka keputusan Dirjen PSP Kementan menurutnya perlu dipertanyakan.

Konflik kepentingan yang Luluk maksud adalah pembagian KUR yang tidak sesuai pada tempatnya. Menurutnya pemerintah harus turun tangan memeriksa daftar penerima KUR yang tengah dikerjakan oleh tiap-tiap lembaga dan kementerian, termasuk Dirjen PSP Kementan.

Luluk mendorong transparansi data petani penerima KUR harus dilakukan leh Dirjen PSP Kementan. Karena hingga saat ini Dirjen PSP Kementan enggan membeberkan data petani yang telah menerima bantuan KUR dibawah koordinasi Direktur Pembiayaan PSP Kementan.

“Kalau di kita harus tetap menggunakan aturan seperti itu. Soal rasa kira-kira ini apik nggak (mengajak keluarga dan suami sebagai tim kerja dalam pemerintah). (Keputusan) Itu nanti justru rawan tidak dengan konflik kepentingan? Maka perlu menjaga agar hal tersebut tidak terjadi. Karena mencegah kemudorotan lebih penting dari pada melakukan kebaikan,” tegasnya lagi.

Terkait sikap Indah Megahwati yang kerap menyebut dirinya sebagai anak angkat Wapres Maruf Amin, sikap Luluk lagsung tegas. Katanya, tidak mungkin ada anak Wapres yang akan melakukan hal semacam itu, termasuk membawa serta keluarganya dalam program kerja unggulan pemerintah yang tengah berjalan.

“Nggak benar itu anak Pak Wapres (Maruf Amin) begitu,” pungkasnya.

Leave a Reply

  • (not be published)