JAKARTA – Memilih jalur hukum di tengah kuatnya pengaruh kekuasaan yang mengendalikan seluruh aparat penegak hukum sangatlah menarik. Pilihan Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi serangan terhadap kantor DPP PDI yang terjadi tanggal 27 Juli 1996 merupakan peristiwa yang harus dicatat oleh sejarah Indonesia agar tidak takut melawan penjajah demokrasi.

Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani (belakang) (Sumber Foto: @pdiperjuangan

“Tidak hanya langkah tersebut menunjukkan keyakinan politik yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, keyakinan terhadap kekuatan moral terbukti mampu menggalang kekuatan demokrasi arus bawah,” ujar Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.

Praktek deSukarnoisasi mestinya dibuka kembali. Masyarakat harus ingat bagaimana tekanan dan diskriminasi politik politik yang diterima Soekarno saat tumbang dari singgasananya. Di tengah sulitnya menelan memori pahit masa lalu, Megawati, seperti diceritakan Hasto, meminta agar sejarah kelam tidak terulang kembali.

“Stop Hujat Pak Harto,”

“Saya tidak ingin sejarah terulang, seorang Presiden begitu dipuja berkuasa, dan dihujat ketika tidak berkuasa. Rakyat telah mencatat apa yang dialami oleh keluarga Bung Karno. Karena itulah, mengapa Bung Karno selalu berada di hati dan pikiran rakyat. Kita tidak boleh dendam lalu hanya melihat masa lalu, dan melupakan masa depan,” ungkap Megawati.

Kudatuli akan jadi kekuatan moral politik, juga memilih jalur hukum adalah cara pejuang demokrasi memperkuat moral pribadi. Hasto yakin Kudatuli akan menjadi benih perjalanan reformasi dimana kekuatan rakyat menyatu dan mampu mengalahkan tirani.

“Di balik jatuhnya Pak Harto, Ibu Megawati telah mengajarkan politik rekonsiliasi, berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan. Disitulah hadir kekuatan moral seorang pemimpin,” tutup Hasto.

Leave a Reply

  • (not be published)