Situs daftar harga daging milik Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang tidak pernah diperbaharui (Sumber Foto: Situs Kementerian Pertanian)

JAKARTA – Apakah anda masih ingat beberapa janji Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014 lalu. Tim Catatan Redaksi akan merangkum tema khusus “Janji Presiden Jokowi Kepada Petani” di periode pertama pemerintahannya. Beberapa janji yang khusus ditujukan kepada petani ialah menyejahterakan petani, membangun pemerintahan dengan sistem e-government dan menurunkan harga sembako. Sementara, di Pilpres 2019, Presiden Jokowi secara khusus mendorong kemajuan revolusi industri 4.0.

Nah, kali ini kita akan membahas khusus tentang penerapan e-government dan revolusi industri 4.0 di Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung. Kementan mengklaim bila era pertanian 2.0 ditandai oleh sistem pertanian tradisional telah digantikan dengan teknologi mesin, era pertanian 3.0 ditandai oleh teknologi mesin yang telah dimodifikasi dalam skala lebih luas dan saat ini di era 4.0 diikuti oleh penggunaan sistem syber, internet of things (IoT) dan kekuatan jaringan yang telah digunakan dalam smart farming.

Teramat jauh membicarakan masalah e-government dan revolusi industri 4.0 dalam mekanisasi pertanian karena website milik Kementan yang seharusnya dipakai untuk memperbaharui daftar harga pangan justru tidak berfungsi dan jadi pajangan semata saja. Padahal, tahun 2020 lalu Kementan baru saja meluncurkan program Agriculture War Room (AWR) alias ruang Kontrol Pembaharuan Pertanian berbasis teknologi informasi modern di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa 4 Februari 2020 lalu. Program ini menjadi salah satu dari tiga program kerja utama Kementam di era Menteri Pertanian Yasin Limpo. Ia bahkan sesumbar bila program ini mirip Pentagon, markas Departemen Pertahanan AS, sebagai pusat komando strategis pembangunan pertanian.

Jadi apa arti revolusi industri tanpa pembenahan program yang sudah ada? Apakah hanya trik usang pemerintah agar pengadaan kembali diadakan? Padahal, Presiden Jokowi mengggelontorkan anggaran 50 Triliun kepada Kementan di tahun 2019 lalu. Tiga program utama tersebut adalah penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau yang disebut Agriculture War Room (AWR).

Berikut daftar list website Kementan yang tidak pernah diisi sama sekali:

1. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Apa yang mereka tidak miliki? Informasi daftar terbaru komoditas daging. Website yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Informasi Pasar ini ternyata tidak memiliki informasi harga daging sama sekali. Padahal, tagline yang mereka pakai adalah “Pentingnya informasi pasar khususnya harga komoditi unggulan, menuntut pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk membangun jaringan informasi pasar melalui PIP (Petugas Informasi Pasar)”.

Nah, kalau mereka memang benar-benar kerja keras seperti tagline diatas, maka sebaran harga daging yang seharusnya dicantumkan di website ini mestinya ada. Website ini mewakili kinerja petugas PIP tingkat provinsi dan kabupaten yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan data serta menganalisa data PIP. Dan Menteri Yasin Limpo juga terlihat sangat sering memamerkan kinerjanya dengan menghadiri peresmian yang berkaitan dengan Dirjen Peternakan. Mungkin kah hanya service pejabat saja?

Untuk melihat website tersebut bisa klik di https://pippeternakan.pertanian.go.id/laporan/lapHarian

2. Website Resmi Kementerian Pertanian

Situs yang bisa di klik di http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/qrylaprmpang.asp justru tidak bisa berfungsi sama sekali. Setiap item yang di klik disana ternyata tidak diisi informasi apapun. Anehnya lagi, website itu hanya memuat tahun pencarian hingga 2020 lalu. Dengan kata lain sudah expired. Padahal website tersebut memuat berbagai komoditas pangan, ternak, sayuran dan bahkan petugas yang bertanggung jawab di lapangan di setiap daerah dan kota. Sayangnya, website tersebut hanya berisi data kosong saja.

3. Dirjen Perkebunan

Website Kementan yang memuat berbagai macam harga terbaru produk pertanian juga tidak dicantumkan seluruhnya alias beberapa saja. Misalnya, untuk wilayah Sumatera Utara, harga kelapa sawit, karet lump, kopi arabika, kakao fermentasi, kelapa bulat, gula aren batok, bunga cengkeh kering, jambu mete gelondong, kopra, lada puih, nilam daun kering, pala biji kupas kering, vanili kering dan sagu tepung kering tidak diinformasikan sama sekali. Padahal eksportir dan petani sangat membutuhkan harga untuk masing-masing komoditas. Bahkan, ketiadaan daftar harga untuk beberapa komoditi di bulan Januari dan Februari juga tidak ditemukan. Link bisa di klik di https://aplikasi2.pertanian.go.id/sipasbun2020/

Selain itu, beberapa informasi yang dibagikan di website ini juga tidak berisi informasi. Contohnya harga vanili di tingkat pedagang eceran dan pedagang besar tidak diinformasikan sama sekali. Hal yang sama juga terjadi tingkat produsen alias petani. Harga vanilli sama sekai tidak disebutkan sama sekali dalam website ini. Memang cukup aneh.

4. Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang membawahi Toko Tani Indonesia juga memiliki website yang tidak up to date sama sekali. Bagian yang saat ini tengah booming sebagai alah satu program kerja pemerintah ternyata tidak bisa mencantumkan daftar harga berkala secara online. Padahal TTI digembar gemborkan telah buka di beberapa provinsi dengan sistem kerja terpadu. Sayangnya, tak ada satupun bagian dalam website ini yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi pangan. Padahal, fungsi website TTI ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat daftar harga terbaru harga pangan di seluruh kabupaten kota Indonesia. Link menuju situs tersebut dapat diklik di http://tti.pertanian.go.id/?type=3

5. Dirjen Sarana Dan Prasarana Pertanian

Dirjen Sarana Dan Prasarana Pertanian ternyata lebih tidak masuk akal lagi. Pasalnya, beberapa situs yang seharusnya dijadikan sebagai bahan informasi publik ternyata ditemukan tidak aktif. Misalnya e-katalog untuk produk alat mesin pertanian. Setiap item yang ada di website ini tidak diinformasikan sama sekali. Informasi e-katalog produk pertanian yang tidak aktif tersebut dapat di klik di https://e-katalog.lkpp.go.id/id/katalog/produk/alat-dan-mesin-pertanian/14?authenticityToken=830f0b964eb2fcbb1f400ef65489192003a6f960&cat=165&q=&jenis_produk=&pid=&mid=&tkdn_produk=&gt=&lt=

Ada yang lebih aneh lagi di website yang dikelola oleh Dirjen Sarana Dan Prasarana Pertanian. Aplikasi tentang Pestisida Terdaftar dan Pupuk Terdaftar saat di klik ternyata justru memuat informasi yang berbeda dan tidak berkaitan sama sekali dengan informasi yang disajikan. Link bisa di klik di https://psp.pertanian.go.id/berita-acara/publikasi/296/ dan https://psp.pertanian.go.id/berita-acara/publikasi/300/

Bahkan e-planning di dirjen ini juga tidak aktif https://www.pertanian.go.id/eplanning/ Sementara itu saat e-petani SIM Pestisida, Peta Lahan Sawah, kolaborasi pertanian, LS Pro Alsintan, Sakip Kementan saat di klik justru hasilnya eror dan tidak ditemukan.

Dengan kata lain, website yang dikelola Dirjen Sarana Dan Prasarana Pertanian kebanyakan tidak aktif.

6. Badan Karantina

Data operasional Badan Karantina juga sama halnya dengan dirjen lain. Karena Data operasional bulanan yang seharusnya di perbaharui ternyata berakhir di tahun 2017 saja. Sementara data untuk tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 ternyata tidak ada sama sekali. Silahkan klik di https://karantina.pertanian.go.id/page-90-data-operasional-bulanan.html

Begitu juga data operasional tahunan. Laporan terakhir yang diperoleh saat mengklik tautan ini https://karantina.pertanian.go.id/page-86-data-operasional-tahunan.html adalah laporan operasional tahun 2012 sampai 2016.

Leave a Reply

  • (not be published)