Khalijah Hidayat (Foto: Elitha Tarigan/ THE EDITOR)

MAKASSAR – Pelayanan kesehatan semestinya jadi prioritas utama yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Sayangnya harapan ini baru sebatas impian. Kartu Indonesia Sehat (KIS) misalnya, di lapangan hingga tahun 2021 ini belum bisa diterima secara sempurna diseluruh rumah sakit di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Ketua Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep), Makassar, Sulawesi Selatan Khalijah Hidayat (36) adalah satu diantara pejuang yang mau meluangkan waktunya untuk membantu masyarakat yang dipersulit proses administrasinya saat mendapat perawatan di rumah sakit.

“Saya bukan kepala desa, tapi semua orang minta tolong ke rumah sejak dulu. Awalnya saya keberatan tapi pada akhirnya masyarakat ini harus ditolong,” ujar Khalijah saat berbincang dengan The Editor, Selasa (29/6) pagi.

Baru-baru ini misalnya, Khalijah membantu persoalan seorang warga asal desa Batiling, Kabupaten Pangkep bernama Hajjah Darmawati yang harus kembali mendapat perawatan setelah menjalani operasi usus buntu beberapa minggu sebelumnya di rumah sakit umum daerah (RSUD) Batara Siang di Pangkep.

Khalijah menceritakan bahwa Darmawati menjalani operasi usus buntu di RSUD Batara Siang pada tanggal 8 Juni 2021. Namun pasca operasi Darmawati ternyata terus menerus mengeluh kesakitan dan kembali ke rumah sakit pada tanggal 19 Juni 2021.

“Dari penuturan anaknya Ibu Darmawati hasil bekas operasinya kembali dikeluhkan oleh ibunya karena mengalami kesakitan dan dokter RSUD Batara Siang menginfokan supaya menunggu dulu selama 2 hari. Bila kesakitan maka akan dioperasi lagi. Tapi selama dua hari itu
Ibu Darmawati hanya diberi paracetamol dan injeksi. Namun rasa sakitnya tidak sembuh juga,” jelas Khalijah.

Kata Khalijah, pihak RSUD Batara Siang mempersulit proses pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh Darmawati. Karena hingga Rabu (23/6) Darmawati belum juga mendapat rujukan untuk dirawat padahal sudah tiga hari berada di rumah sakit. Pihak keluarga ingin agar Darmawati dirujuk ke rumah sakit lain di kota Makassar agar bisa melakukan operasi.

“Rujukan untuk dirawat di rumah sakit lain diajukan oleh keluarga Darmawati karena khawatir persoalan yang sama akan kembali terjadi bila pasien tetap dioperasi di RSUD Batara Siang. Tapi sampai hari Rabu (23/6) ternyata belum ada surat rujukan dari rumah sakit,” jelas Khalijah.

Situasi semacam ini membuat Khalijah harus turun tangan menghadapi birokrasi rumah sakit. Pada Rabu (23/6) pagi sekitar pukul 06.00 pagi, Khalijah mendatangi RSUD Batara Siang untuk meminta langsung agar pihak rumah sakit mengeluarkan surat rujukan kepada Darmawati.

Khalijah yang saat itu menemui bagian perawatan mendapat kabar bila surat rujukan belum diperoleh dengan alasan belum mendapat jawaban dari rumah sakit di Makassar. Khalijah saat itu mencari sendiri rumah sakit yang akan dijadikan rujukan untuk pelayanan KIS.

“Saya telpon salah satu staf rumah sakit Primaya Hospital Makassar agar dibuka layanan untuk Ibu Darmawati. Dan jawaban mereka langsung oke dan saat itu juga semua kebutuhan administrasi dipenuhi,” ungkapnya.

Khalijah mengeluhkan sikap RSUD Batara Siang yang menahan pasien untuk tidak menjalani operasi di rumah sakit lain. Menurutnya, kasus operasi ulang semacam ini tidak perlu terulang bila dokter yang menangani profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Untuk apa operasi lagi di rumah sakit yang sama kalau yang pertama saja kemarin gagal hasilnya,” ungkap Khalijah.

Darmawati akhirnya berangkat ke Primaya Hospital Makassar pada Rabu (23/6) pagi sekitar pukul 10.43 untuk menjalani operasi usus buntu untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan layanan KIS. Dia tiba di lokasi sekitar pukul 11.31 waktu setempat.

Khalijah mengatakan minimnya pelayanan terhadap pasien pengguna KIS ternyata sama di semua rumah sakit. Karena trauma dengan pengalaman operasi sebelumnya di RSUD Batara Siang, akhirnya Darmawati memilih untuk menggunakan layanan umum rumah sakit tanpa KIS.

“Biaya operasinya sangat mahal. Tapi lebih baik dari pada pakai KIS tapi harus operasi dua kali karena tidak diperhatikan oleh dokter di RUSD Batara Siang,” ungkap Khalijah.

Khalijah berharap pemerintah lebih peduli pada masyarakat pengguna KIS. Karena hingga saat ini jumlah masyarakat miskin masih banyak di Indonesia, terutama di Kabupaten Pangkep.

“Bila tidak dilayani dengan baik dan profesional siapa yang mau pakai layanan kesehatan milik pemerintah,” tandasnya.

Saat ditanya siapa sosok yang membiayai operasi Darmawati, Khalijah enggan menjawab. Ia hanya berharap pemerintah lebih peduli lagi pada pelayanan terhadap masyarakat miskin. Karena dalam kesehariannya Ia menemukan banyak persoalan serupa yang menimpa orang-orang miskin yang perlu mendapat perawatan kesehatan yang cepat namun tidak memiliki biaya.

“Tanpa KIS dan BPJS masyarakat miskin pakai apa kalau ke rumah sakit? Saya kira itu yang penting diperhatikan pemerintah,” tutup Khalijah.

Leave a Reply

  • (not be published)