Kantor kementerian pertanian (Foto: Pertanian/ THE EDITOR)

JAKARTA – Sudah saatnya  kementerian pertanian fokus kembali pada peningkatan produksi pertanian ketimbang sibuk dengan perdagangan.

Demikian dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagiyo saat berbincang dengan redaksi The Editor beberapa waktu lalu.

“Kementerian Pertanian itu kerjanya menyediakan produksi pertanian. Sekarang malah kebijakan tumpang tindih.

Contohnya penjualan seperti membuka ribuan cabang Toko Tani Indonesia (Mitra Tani Indonesia) hingga ekspor dan impor dipegang oleh Kementerian Pertanian,” ungkap Agus.

Agus mengatakan bahwa selama ini kementerian pertanian selama ini tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai tim produksi produk pertanian. Pembentukan Toko Tani dan aktivitas ekspor misalnya, dua tugas yang berkaitan dengan perdagangan ini mestinya dilakukan oleh kementerian perdagangan.

Untuk itu Ia meminta agar Presiden Joko Widodo tegas dalam memimpin anak buahnya. Karena tumpang tindih kebijakan pada akhirnya akan menambah beban APBN akan produk pertanian impor. Sehingga impor yang seharusnya bertujuan untuk penghematan anggaran negara justru jadi bancakan yang dinikmati oleh segelintir orang.

“Orang Indonesia itu tidak suka berkeringat karena berdagang bisa cepat dapat uang. Kalau bertani kan butuh waktu lama. Kalau impor itu kan ya itu-itu saja orangnya. Impor itu akan lama,” beber Agus.

Produksi sapi dan susu yang selalu lupa untuk dikerjakan

Indonesia selalu lupa untuk mengembangkan kehebatan produksi sapi. Demikian kata Agus saat ditanya pandangannya tentang bagaimana nasib produksi sapi Tanah Air.

Kata Agus, puluhan ahli asal Indonesia yang berdiam di beberapa kementerian pernah dikirim khusus ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pendidikan tentang tata cara produksi sapi. Mereka yang disekolahkan hingga mendapat gelar doktor dari Amerika ini pada akhirnya hanya bisa duduk dibelakang meja saat kembali ke Tanah Air.

Akibatnya, hingga sekarang pemerintah tidak bisa memetakan daerah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai area peternakan sapi di Indonesia. Bahkan penelitian akan potensi-potensi wilayah yang cukup untuk dijadikan sebagai daerah peternakan juga sangat minim.

“Ini terjadi karena penelitian para doktor itu tidak diakui oleh negara,” ungkapnya.

Dan bila dua hal diatas tidak dipenuhi maka tidak mungkin pemerintah bisa mengundang investor, mengajak pengusaha dan mendidik petani kecil agar mau fokus pada bisnis usaha peternakan sapi.

“Sangat kasihan karena beberapa diantara mereka bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Mereka tidak lakukan apapun, cuma duduk di belakang meja dan kalau ada kesempatan korupsi ya mereka lakukan,” jelas Agus.

“Jadi kementerian harus fokus kerja bagaimana cara agar Indonesia bisa meningkatkan produksi sapi, bukan impor terus,” jelasnya.

Bila gagal meningkatkan produksi sapi, maka kementerian pertanian tentu saja akan gagal memproduksi susu. Agus mempertanyakan alasan mengapa hingga saat ini kementerian pertanian belum juga mampu meningkatkan produksi susu hingga masuk pada kualifikasi industri.

“Produksi susu juga hanya 20 persen, selebihnya selalu impor. Kenapa nggak bisa meningkatkan produksi susu yang masuk dalam kualifikasi industri,” ungkapnya.

Kata Agus, ahli-ahli yang disekolahkan oleh negara untuk mempelajari tentang tata cara produksi sapi sudah seharusnya bisa mengajari masyarakat peternak untuk tidak membangun peternakannya dekat dengan rumah warga dan mampu membangun industri persusuan yang higienis dan sesuai aturan.

Sayangnya, korupsi impor sapi dan susu selama ini dipegang oleh oknum-oknum tertentu yang sejak jaman dahulu sudah jadi importir di lingkup pemerintah, khususnya kementerian pertanian dan kementerian perdagangan.

“Jadi otaknya mereka hanya dagang. Dia nggak mau tau soal lingkungan hidup dan kesehatan. Yang penting uang saja baginya,” ungkap Agus.

Sudah saatnya Indonesia terbuka dan mau belajar jadi negara produsen

Agus tidak merekomendasikan pemerintah untuk bermitra dengan pedagang dalam hal produksi sapi dan susu. Pasalnya tujuan utama hanya mengejar keuntungan tidak akan berbanding lurus dengan standar kebersihan sapi dan susu yang akan dihasilkan. Agus mendesak pemerintah segera membangun sistem peternakan sapi yang berstandar internasional.

“Siapapun yang mau masuk silahkan. Kita tentukan apakah Israel ini lebih bagus dari Amerika Serikat atau Australia. Kita lihat Indonesia siapa partnernya, kalau pedagang tidak akan berhasil, harus peternak, bukan pedagang. Masa nggak ada sama sekali di Indonesia,” tutupnya.

Leave a Reply

  • (not be published)